Muslimah Hizbut Tahrir Serukan Tinggalkan Kapitalisme, Demokrasi

Makassar (ANTARA News) - Konferensi Nasional (Konfernas) Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia yang berlangsung di Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa (16/12) telah menghasilkan "Seruan Makassar" dalam rangka meninggalkan kapitalisme dan perangkap demokrasi.
"Masa depan Indonesia menjadi negara yang sejahtera, besar, kuat dan terdepan tergantung pada kebenaran ideologi yang diterapkan dan komitmen serta kapabilitas pemimpin dalam penerapan ideologi tersebut. Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia menyerukan kepada perempuan Indonesia untuk meninggalkan kapitalisme. Kapitalisme sudah terbukti tidak menjamin kesejahteraan tiap individu rakyat dan menyengsarakan rakyat," kata Juru bicara Konfernas Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Febrianti Abassuni di Makassar, Rabu dini hari.
Hal ini terjadi karena kapitalisme hanya menawarkan sistem ekonomi yang tidak berkeadilan. Kapitalisme membiarkan persaingan bebas antar individu didalam kegiatan ekonomi. Karena pada faktanya kualitas fisik, kecepatan berfikir, dan kualitas mental tiap individu ada yang kuat dan ada yang lemah, persaingan bebas akan menyebabkan yang kuat mampu mensejahterakan dirinya, sementara yang lemah tidak bisa mendapatkan kesejahteraan.

Selain itu, kapitalisme rentan akan krisis karena sistem keuangannya yang ribawi, pasar saham yang spekulatif seperti judi, dan mata uang kertas yang tidak berdasarkan pada emas . Tiga perkara inilah yang menciptakan ekonomi yang rapuh yang kelihatan besar namun gampang pecah (bubble economic).

Setiap kali terjadi krisis, berjuta orang menjadi sengsara akibat ulah kaum kapitalis.Identik dengan penjajahan, kapitalisme memfasilitasi ketamakan kaum kapitalis untuk terus mengembangkan kekayaannya demi adanya pertumbuhan ekonomi. Ketamakan dalam pengembangan kekayaan ini selalu mendorong para kapitalis untuk terus memperluas penguasaan bahan baku, tenaga kerja dan pasar ke berbagai negara dalam bentuk penjajahan ekonomi.
Besarnya sebuah negara kapitalis, mengharuskan adanya negara lain yang menderita karena dihisap kekayaannya oleh negara kapitalis tersebut.
Saat ini Indonesia sedang menjadi "sapi perah" negara-negara adidaya. Kekayaan Indonesia berlimpah tetapi rakyatnya banyak yang hidup miskin.

"Tidak selayaknya kita mempertahankan dominasi ideologi kapitalisme di Indonesia. Bisa jadi Indonesia menjadi besar dengan kapitalisme, namun itu berarti kita memilih sesuatu yang tidak layak pula: menjadi besar
sebagai penjajah penghisap kekayaan negara lain," katanya.
Untuk itu, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia menyeru perempuan Indonesia untuk meninggalkan perangkap demokrasi, yaitu menganggap kemajuan cukup dengan demokrasi saja. Seharusnya kita menyadari bahwa demokrasi tidak menjamin diterapkannya ideologi terbaik bagi kemajuan negara. Hanya rakyat dengan kesadaran politik yang benar yang akan memilih penerapan ideologi terbaik
"Demokrasi tidak menjamin terpilihnya penguasa yang berkomitmen kapabel. Hanya rakyat yang cerdas yang akan mampu memilih pemimpin yang berkomitmen dan kapabel," kata Febrianti.
Islam menetapkan bahwa kekayaan yang menguasai hajat hidup orang banyak (bahan bakar, listrik, air bersih, pertambangan dalam skala yang besar,sungai, danau, hutan, laut, jalan, pasar, pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan sebagainya) merupakan milik seluruh rakyat dan dikelola oleh negara .

Dengan hak pengelolaan ini negara dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang layak
kepada rakyat sehingga dapat mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan perumahan mereka. Negara juga dapat menyediakan pendidikan yang gratis/murah dan berkualitas, pelayanan kesehatan gratis/murah, dan jaminan keamanan kepada tiap individu rakyat.
Dalam kondisi ini rakyat akan menjadi sumberdaya yang berkualitas bagi kemajuan negaranya. Negara juga akan mampu membiayai pengembangan ilmu dan teknologi di semua bidang sehingga bisa jadi negara maju dan terdepan.
"Islam menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan usaha-usaha ekonomi yang riil yang dimiliki individu warga negara, sehingga perekonomian akan kuat dan maju dengan terhindarnya dari inflasi/turunnya nilai mata uang karena sistem mata uangnya bersandar pada emas dan perak," katanya.
Tenaga kerja dibayar sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Kesejahteraan pekerja tidak dibebankan kepada pengusaha, tetapi merupakan tanggung jawab negara.
Karena negara yang mengelola aset ekonomi yang merupakan kepemilikan umum, tidak sulit bagi negara untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan gratis, biaya pendidikan, subsidi transportasi dan komunikasi, dan jaminan keamanan bagi semua warga negara,termasuk para pekerja.(*)mrprab/antaranews
COPYRIGHT © 2008