Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar penegakan hukum kasus kekerasan yang menewaskan Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat dilakukan secara tepat dan meminta Kapolri memberikan sanksi kepada aparatnya yang dianggap lalai mencegah kejadian itu.
"Kepada mereka yang disangka melakukan kejahatan, perusakan, unjuk rasa yang destruktif, dan kekerasan proses hukum terus berjalan," kata Presiden seusai rapat terbatas dengan Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan Menko Polhukam Widodo AS di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (6/2).
Presiden juga menilai kejadian unjuk rasa pada Selasa (3/2) itu terjadi karena kelalaian aparat kepolisian lokal sehingga mengakibatkan korban jiwa.
"Saya menilai ada kelalaian pada tingkat kepolisian lokal dan dalam hal ini, karena itu bukan kejahatan dan merupakan kelalaian dalam tugas, tentu ada sanksinya yang saya serahkan kepada Kapolri," katanya.
Presiden juga meminta masyarakat di Medan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan baru yang bisa memperburuk keadaan.
"Jangan sampai pula ada unjuk rasa yang mengarah pada kekerasan atau radikalitas. Saya sudah bicara dengan Gubernur Sumut untuk menyampaikan hal itu. Percayakan kepada penegak hukum, pada negara, dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya," katanya.
Menurut Presiden, unjuk rasa dengan isu apa pun tidak bisa diikuti dengan tindakan kekerasan dan menghancurkan kondisi damai yang sudah tercipta pada tahun-tahun terakhir ini.
"Ini bukan pikiran represif, ini menjaga demokrasi tetap mekar tapi hukum tegak. Masyarakat merasa tenteram, pedagang bisa menjalankan usaha dengan baik. Bayangkan kalau kotanya rusuh, semua akan terganggu," katanya.(nabilputri sumber : Persda Network)
"Kepada mereka yang disangka melakukan kejahatan, perusakan, unjuk rasa yang destruktif, dan kekerasan proses hukum terus berjalan," kata Presiden seusai rapat terbatas dengan Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan Menko Polhukam Widodo AS di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (6/2).
Presiden juga menilai kejadian unjuk rasa pada Selasa (3/2) itu terjadi karena kelalaian aparat kepolisian lokal sehingga mengakibatkan korban jiwa.
"Saya menilai ada kelalaian pada tingkat kepolisian lokal dan dalam hal ini, karena itu bukan kejahatan dan merupakan kelalaian dalam tugas, tentu ada sanksinya yang saya serahkan kepada Kapolri," katanya.
Presiden juga meminta masyarakat di Medan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan baru yang bisa memperburuk keadaan.
"Jangan sampai pula ada unjuk rasa yang mengarah pada kekerasan atau radikalitas. Saya sudah bicara dengan Gubernur Sumut untuk menyampaikan hal itu. Percayakan kepada penegak hukum, pada negara, dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya," katanya.
Menurut Presiden, unjuk rasa dengan isu apa pun tidak bisa diikuti dengan tindakan kekerasan dan menghancurkan kondisi damai yang sudah tercipta pada tahun-tahun terakhir ini.
"Ini bukan pikiran represif, ini menjaga demokrasi tetap mekar tapi hukum tegak. Masyarakat merasa tenteram, pedagang bisa menjalankan usaha dengan baik. Bayangkan kalau kotanya rusuh, semua akan terganggu," katanya.(nabilputri sumber : Persda Network)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar